Tentang SIPETE

" SIPETE (Sistem Pelaporan Terintegrasi) adalah aplikasi berbasiskan web yang dikembangkan oleh Tim Biro Perekonomian Bidang Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah untuk menyampaikan Laporan Keuangan dan informasi lainnya secara berkala dengan secara online ".


Tujuan

" Sistem Pelaporan Terintegrasi sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Keuangan monitoring dan deteksi dini terhadap permasalahan yang ada di BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna penyediaan informasi publik sekaligus mendorong Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Government) ".

DASAR HUKUM

  • Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
  • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

RUANG LINGKUP PERUBAHAN

Metode pelaporan keuangan bulanan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se Jawa Tengah yang meliputi Laporan Neraca dan Laba Rugi, akan ditambahkan beberapa infomasi penting yang memperjelas kinerja keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari awalnya dilakukan melalui email dalam bentuk soft file dan yang dikirimkan dalam betuk hard copy akan beralih dengan penggunaan sistem pelaporan terintegrasi dan Early Warning System (EWS) pada BUMD Se Jawa Tengah melalui pelaporan dengan media online.

MANFAAT

  • Bagi Organisasi
    • Pelaksanaan kegiatan dan pengawasan kinerja keuangan BUMD menjadi lebih efisien
    • Dengan adanya deteksi dini permasalahan diharapkan akan meminimalisir risiko investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada BUMD sehingga kinerja laba diharapkan terus meningkat
  • Bagi Stakeholder
    • Mempermudah bagi pejabat pembina Badan Usaha Milik Daerah saat melakukan monitoring dan evaluasi.
    • Adanya keseragaman dalam pelaksanaan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dari Pejabat Pembina, Komisaris maupun dari Gubernur dan Bupati sebagai Pemilik Modal.
    • Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah yaitu Deviden turut meningkat.
    • Mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam hal Badan Usaha Milik Daerah apabila sudah mandiri.
  • Bagi Masyarakat

    Kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang Lembaga Keuangan baik Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat serta Perusahaan Daerah lainnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

  • Bagi BUMD

    Mendorong taat GCG sehingga meningkatkan kinerja laba perusahaan dikarenakan operasional BUMD telah terpublikasi sehingga menuntut performa perusahaan yang semakin baik.


INDIKATOR-INDIKATOR EARLY WARNING SYSTEM (EWS)